Pekanbaru (ANTARA) - Salah satu petingi Fraksi PDI Perjuangan di DPRI RI, Aria Bima, mengungkapkan fraksinya tetap memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P Tahun Anggaran 2012 dengan pemerintah.
Ia mengatakan itu dalam rilisnya kepada ANTARA, Selasa (13/3), terkait penyampaikan pernyataan sikap resmi fraksinya yang diutarakan rekannya, Sukur Nababan, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, Senin (12/3) siang.
Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI (bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan BUMN) ini menambahkan, penampilan Sukur Nababan selaku Sekretaris Kelompok Kerja Komisi (Poksi) VI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI telah jelas.
"Beliau mewakili fraksi. Dan atas nama Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, saudara Sukur sudah menyatakan, bahwa kami dalam posisi tidak bersedia melanjutkan pembahasan RAPBN-P dengan seluruh mitra Komisi VI DPR," tandasnya.
Mengutip pernyataan Sukur Nababan pada forum Raker itu, Aria Bima menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menolak membahas lebih lanjut RAPBN-P, karena merujuk Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012, yakni pemerintah Perencana menaikkan harga BBM premium dan solar sebesar Rp1.500.
"Sementara Fraksi PDI Perjuangan hingga saat ini tetap menolak rencana kenaikan BBM tersebut. Fraksi PDI Perjuangan menolak membahas lebih lanjut RAPBN-P di Komisi VI, sebelum ada pembahasan final terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM," ujar Sukur sebagaimana dikutip Aria Bima lagi.
Surat Keputusan Poksi VI Fraksi PDI Perjuangan, yang diserahkan Sukur kepada pimpinan rapat, lanjutnya, juga menyatakan menganulir keputusan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada pagi harinya.
Ketika itu, Pimpinan Sidang, Erik Satrya dari Fraksi Hanura, menyatakan, Komisi VI DPR RI menghormati sikap Fraksi PDI Perjuangan dan mengakomodasinya sebagai catatan kesimpulan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Bertujuan Pencitraan
Sementara itu, selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menyatakan, sebagai petugas partai, tentu ia tunduk kepada keputusan fraksinya.
Namun, lanjutnya, jika Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM, ia hanya bisa berharap penghematan subsidi BBM dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan bangsa yang berdimensi jangka panjang.
"Jangan untuk program yang konsumtif sesaat, dan bertujuan pencitraan seperti BLT belaka," katanya.
Aria Bima menjelaskan, dana sejumlah Rp25 triliun lebih yang akan dialokasikan untuk BLT tersebut sangat besar dan melebihi usulan tambahan dana pembangunan infrastruktur.
"Jika dipakai merenovasi pasar tradisional, misalnya, dengan masing-masing pasar mendapat jatah Rp1 miliar, uang itu bisa merevitalisasi 2.500 pasar tradisional di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Aria Bima menambahkan, selain ini membuka lapangan kerja padat karya bagi rakyat kecil yang terkena imbas kenaikan BBM, dampak jangka panjangnya akan memperkuat ekonomi rakyat dan UKM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar