TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Salah seorang anggota komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, demo buruh sepanjang hari kemarin di berbagai kota Indonesia menggambarkan potret keprihatinan proses pembuatan kebijakan publik yang mengesampingkan banyak aspek. Dewi menyayangkan sikap pemerintah, yang tak sensitif atas gelombang aksi demo penolakan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Seakan, katanya, buruh disuruh mencari sendiri solusi atas naiknya harga BBM. Demikian pula pengusaha, diminta untuk menyelesaikan sendiri naiknya biaya produksi dalam industri. "Siapapun bisa kalau hanya membuat kebijakan menaikkan harga BBM," katanya, Kamis (22/3/2012).Pemerintah dianggap tidak berpikir sistem dalam membuat kebijakan. Seharusnya, dilihat berbagai aspek secara terpisah dan mendalam dalam analisis antar policy dan manajemen, meskipun keduanya berkait. Persoalan policy mulai dari Undang Undang sektor industri dan ketenagakerjaan harus dibedah.
Menurutnya, buruh adalah kalangan terbesar prosentasenya yang menerima akibat buruk dari kebijakan kenaikan harga BBM. Persoalan manajemen pada ekonomi biaya tinggi birokrasi yang menyebabkan margin profit rendah juga harus dikaji. Praktek bad governance dalam birokrasi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam birokrasi usaha.
Persoalan ketidakpastian prosedur, biaya dan waktu hingga fragmentasi proses bisnis antar daerah, antara pusat dan daerah, menimbulkan ongkos produksi yang tidak perlu. Termasuk, menambah variabel cost pengusaha, yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk menambah upah buruh.
"Apapun kebijakan yang digulirkan pemerintah harusnya intens melibatkan tidak saja pemerintah, tapi juga parlemen. Wakil rakyat harus benar-benar bisa menjaga amanah dan terus menerus memperjuangkan hak rakyat sesuai dengan hak-haknya yang dilindungi dalam konstitusi. Semua aspek harus dihitung cost dan benefitnya bagi rakyat dan seluruh komponen perekonomian negara," Dewi mengingatkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar